Serat Janjang, Limbah PKS Yang Menggiurkan Dan Menguntungkan

Langkat, mediareportasetipikor.com - Badan Karantina Pertanian melalui Balai Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor janjang kosong sawit dalam bentuk serat janjang kosong (palm fiber) sebanyak 140 ton dengan nilai ekonomi Rp.192 juta yang diekspor ke negeri Tirai Bambu, Selasa (03/09).

Janjang kosong sawit merupakan limbah pabrik kelapa sawit (PKS),  dari proses pengolahan tandan buah segar (TBS). Limbah janjang kosong sawit ini jumlahnya paling besar, jumlahnya mencapai 23 % dari TBS.

Janjang kosong sawit banyak mengandung selulosa, sehingga masih bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi produk-produk yang berbasis selulosa.

Seperti halnya dengan palm fiber (serabut janjang kosong) ini ternyata mampu ditingkatkan nilai ekonominya sebagai bahan baku tali kapal,  pengisi matras dan jok mobil ataupun pesawat.

Kepala Balai Karantina Pertanian Belawan Hasrul menyampailan,"limbah sawit ini memang mempunyai nilai ekonomi yang luar biasa. Bahkan dari janjang saja, bisa diekspor untuk jok pesawat terbang. Karantina sendiri, tidak bosan untuk menggali potensi ekspor dari produk sampingan pengolahan kelapa sawit,” papar Hasrul.

Lanjut Hasrul,"Karantina Pertanian Belawan senantiasa memastikan bahwa produk palm fiber yang diekspor sehat serta telah memenuhi persyaratan sanitari dan fitosanitari negara tujuan,” tandasnya. Menurut data tercatat selama bulan Januari sd Agustus 2019 Karantina Pertanian Belawan sudah mensertifikasi palm fiber sebanyak 5.468 ton senilai Rp 7,5 milyar.

“Janjang kosong sawit ini diolah menjadi serat, kemudian dikeringkan pada suhu 110-145 derajat celcius. Setelah itu dipadatkan dan siap untuk dikirim. Pihak kami sudah rutin melakukan pengiriman palm fiber ini ke Cina”, ujar perwakilan dari PT.UKIP.

Terkait layanan One Click BNN One Go dan Pojok Ekspor dari Karantina Pertanian Belawan, pihak PT.UKIP menyatakan bahwa inovasi tersebut banyak membantu terkait informasi-informasi persayaratan negara tujuan dan kemudahan dalam pengurusan permohonan ekspor. (Nelson Siregar/Humas)