Langkat, mediareportasetipikor.com - Kembali, Satgas Gugus Percepatan Pencegahan Covid 19 Kabupaten Langkat memberikan himbaun kepada Kades dan Lurah terkait pendataan warga miskin penerima dampak virus Corona, Rabu (15/4/2020).
Kali ini di Kecamatan Babalan, Sei Lepan dan Berandan Barat, setelahnya langsung dilanjutkan di Kecamatan Gebang.
Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Wakil Bupati Langkat Syah Afandin selaku wakil ketua Satgas Covid 19 Langkat, menyampaikan, bantuan dampak Covid 19 diberikan untuk membantu warga miskin yang ekonominya melemah akibat covid 19. Hal ini berdasarkan intruksi Mendagri RI No 1 tahun 2020 tertanggal 2 April 2020, tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease (Covid 2019) di lingkungan Pemda.
Serta berdasarkan surat Gubsu selaku ketua Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 No:13/GTCOVID-19/IV/2020 tanggal 2 April 2020 perihal data masyarakat miskin terdampak Covid 19 .
“Jadi bantuan ini disalurkan, bentuk perhatian dari pemerintah akibat semakin luasnya wabah pandemi virus corona di Sumut, berdampak memperlambat perekonomian khususnya bagi keluarga ekonomi bawah (masyarakat miskin),”ungkapnya.
Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga SIK, meyampaikan, UU No 13 tahun 2011 Pasal 42 menyatakan, setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000.
Untuk itu, Kapolres mengintruksikan, agar Kades dan Lurah bersama tim, benar – benar melakukan pendataan warga miskin dampak virus corona dengan baik dan tepat sasaran.
“Ingat, verifikasi dan validasi kelayakan data dari Desa dan Kelurahan serta Kecamatan, akan menjadi prioritas pengusulan warga penerima bantuan ini,”ungkapnya.
Sementara, Kadis Kominfo, menerangkan, petugas yang mendata harus memperhatikan kriteria yang telah ditentukan. Lalu penetapan data masyarakat penerima bantuan yang bersumber dari Desa dan Kelurahan, harus ditetapkan melalui musyawarah Desa dan Kelurahan dengan melibatkan Kades dan Lurah, BPD, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kadus dan Kepling, unsur elemen masyarakat lainnya yang diperlukan.
“Serta melampirkan berita acara musyawarah tersebut, baru kemudian disampaikan ke Pemerintah Kecamatan selanjutnya baru kepada tim Gugus Tugas Covid-19 Langkat,”sebutnya
Selanjutnya, Kadis Sosial Rina Wahyuni Marpaung, menjelaskan, rencananya Pemkab Langkat akan mengusulkan 80 ribu kepala keluarga penerima bantuan ini. Sebelumnya Pemkab Langkat telah mengeluarkan surat ederan Sekdakab Langkat No: 460-667/DINSOS/IV/2020 dan kemudian Surat Ederan Bupati Langkat No 460-70/DINSOS/IV/2020 tertanggal 13 April 2020, untuk melakukan pendataan warga miskin penerima bantuan dampak Covid-19. “Paling lama harus diserahkan tanggal 20 April 2020, formatnya mengupulkan nomer KK, NIK KTP dan pekerjaannya”sebutnya.
Adapun yang dijadikan rujukan melakukan pendataan, adalah kelompok masyarakat miskin yang berasal dari keluarga miskin bukan penerima bantuan PKH atau lainnya. Serta masyarakat rentan miskin terdampak Covid 19 sehingga hilangnya sumber mata pencarian.
“Jadi pendataanya mempedomani UU No 13 tahun 2011 tentang fakir miskin yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan keluarga,”paparnya.
Kriteria penerima, sambung Rina, yakni pelaku usaha ekonomi non formal, misalnya penjual kue, jajanan sekolah, penjual makanan ditempat hiburan. Penjajak makanan keliling dan asongan dipinggir jalan. Buruh pabrik yang dirumahkan (PHK) bukan merupakan buruh tani, termasuk TKI yang dipulangkan dari luar negri. Supir angkutan umum, tukang becak maupun angkutan online, guru madrasah, dan guru ngaji. (Jhonson Malau)
Post A Comment:
0 comments so far,add yours