Medan, Reportase Tipikor - Penyidik kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura), kabarnya sudah memeriksa beberapa pejabat, selain Bupati Labura, Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung.
Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana menjelaskan, kasus ini masih terus diusut pihaknya. Dia membenarkan selain Kharuddin, sudah ada beberapa orang saksi yang diperiksa dan kasusnya naik ke tahap penyidikan.
“Kemarin, penyidik sudah memeriksa beliau (Kharuddin - red). Tapi statusnya masih sebatas saksi. Selain penyidik sudah ada memeriksa beberapa saksi lainnya. Setidaknya ada 10 orang pejabat di pemkab itu yang kita periksa sebagai saksi,” ujar Rony, Minggu (28/4).
Dalam kasus ini, Polda Sumut menyebut ada penyelewengan DBH Tahun Anggaran 2013-2015 yang ditukangi. Caranya, dengan membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Namun, dia tak merinci secara jelas tentang aliran uang itu dan untuk kepentingan apa.
“Modusnya, ada kebijakan-kebijakan yang dibuat. Tujuannya, untuk mengambil uang DBH itu guna kepentingan pribadi, singkatnya begitu. Padahal sesuai aturannya, DBH itu kan tidak boleh diambil,” terang Rony.
Untuk saat ini, sambung Rony, penyidik terus melakukan pendalaman kasus serta memperkuat bukti untuk menentukan siapa yang akan menjadi tersangka dalam dugaan penyelewengan DBH PBB itu. "Kita sedang fokus untuk mencari siapa yang akan bertanggung jawab atas perbuatan penyelewengan DBH PBB ini," tegasnya.
Menurut mantan penyidik KPK ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Labura, Kepala Dinas Pendapatan Labura, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Labura. "Jadi, semua ini lagi diproses. Hasil selanjutnya, atau apabila sudah ada tersangka, nanti saya kabari lagi," pungkasnya.
Seperti diketahui, Bupati Labuhan Batu Utara (Labura), Kharuddin Syah Sitorus diperiksa subdit III/Tipikor DitKrimsus Polda Sumut pada Jumat (26/4) lalu. Orang nomor satu di Pemkab Labura ini diperiksa terkait penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2013 senilai Rp3 miliar. Posisi kasus itu saat ini, sudah pada tahap penyidikan. Namun Bupati Labura, Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung masih berstatus sebagai saksi. (Tim)
